Menteri Desa PDTT Sosialisasikan Program Di  Limapuluh Kota

LIMAPULUH KOTA (Minangsatu ) --- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandojo menyosialisasikan program-program kementerian tersebut di Kabupaten Limapululuh Kota. Kegiatan itu diselenggarakan di BPTU-HPT Padang Mangateh, Sabtu (4/2).

Eko Putro Sanjoyo mengatakan, beberapa program pemerintah melalui kementerian yang dipimpinnya antara lain dana desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pembangunan embung air desa, sarana olahraga, dan lain sebagainya.

Pemerintah, kata dia, meminta dana desa dipergunakan untuk menunjang sektor pertanian yang ada di masing-masing desa, sehingga dapat menunjang program swasembada pangan.

Untuk itu,  setiap desa agar mengalokasikan Rp 200 hingga Rp 500 juta sebagai  pendukung program pertanian. Anggaran tersebut dapat dipergunakan untuk memperbaiki irigasi dan membangun embung air desa bagi desa yang belum memilikinya, sehingga sehingga para petani dapat panen tiga kali dalam satu tahun.  "Selain itu pertanian, embung air desa tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk berternak ikan dan pariwisata," kata dia.

Jika sudah ada embung air desa dan irigasi layak tentunya petani tidak akan kelangkaan air lagi jika musim kemarau datang. Pihaknya berharap agar dana desa nantinya juga dapat berperan maksimal dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional yang ditargetkan pemerintah untuk dicapai dalam kurun waktu tiga tahun ke depan.

Menurutnya apabila irigasi dan infrastruktur pertanian sudah baik, secara lansung dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi pertanian, baik itu beras, jagung, kedelai, dan jenis hasil pertanian lainnya.

Menteri mengatakan,  pemerintah terus berupaya menaikkan dana desa setiap tahun, yang mana awalnya hanya Rp20,8 triliun menjadi Rp40,96 triliun. Kemudian tahun ini dianggarkan Rp60 triliun, dan tahun depan direncanakan Rp120 triliun. Dana desa tersebut merupakan yang pertama kali di dunia, dimana setiap desa dialokasikan dan diberi kewenangan untuk mengelola ekonominya masing-masing sesuai dengan potensi yang mereka miliki.

Eko juga meminta semua desa  segera mendirikan badan usaha milik desa (BUMDes). "Semua program subsidi yang diberikan pemerintah dapat disalurkan melalui BUMDes sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan desa," ujarnya.

Ia mengatakan, tujuan didirikan BUMDes tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan desa, apalagi bagi desa yang tergolong tertinggal. Pemerintah juga akan membina desa-desa yang memiliki BUMDes sehingga dapat menghasilkan tambahan pendapatan desa.

Nantinya, dana desa bukan lagi jadi sumber utama pembangunan desa, tapi hanya stimulus. Sementara desa tersebut punya pendapatan lain sendiri yang diharapkan suatu saat dapat lebih besar dari dana desa

Iamenambahkan, pihaknya dalam waktu segera membentuk holding BUMdes, dimana keberadaannnya nanti dibawah Kementerian BUMN.

Selanjutnya mempercepat mengentaskan daerah tertinggal.   Pemerintah Republik Indonesia mengalokasikan anggaran Rp560 triliun untuk mempercepat pembangunan untuk kabupaten dan kota tertinggal yang tersebar pada 33 provinsi.

Dana tersebut tersebar pada 19 kementerian serta lembaga, dan instansi tersebut yang melaksanakan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. "Walaupun dana desa tahun ini hanya Rp60 triliun, tapi dana dari 19 kementerian dan lembaga yang masuk ke desa tertinggal mencapai Rp560 triliun," ujarnya.

Menurutnya untuk pembangunan daerah tertinggal tersebut dibawah naungan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, dan direktorat itu akan dibantu oleh 19 kementerian dan lembaga membangun desa tertinggal.

[ Rahmat Simona ]